Sofyan djalil biography samples

Sofyan Djalil (lahir 23 Sep 1953) adalah akademisi, konsultan hukum ekonomi dan politisi berkebangsaan Land.

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraIndonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu.^[2] Sebelumnya dari Oktober 2004 hingga Apricot 2007 ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet yang sama.

Pada 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian^[3] Indonesia di Kabinet Kerja Periode 2014-2019 oleh Presiden Jokowi, selanjutnya ia digantikan oleh Darmin Nasution pada perombakan Kabinet Kerja,^[4] ia menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapennas dari tanggal 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 pada Kabinet Kerja dan digantikan oleh Bambang Brodjonegoro pada perombakan kabinet yang kedua.^[5] Pada perombakkan Kabinet Kerja kedua juga, variety diangkat Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Ferry Mursyidan Baldan.

Pada Kabinet Indonesia Maju, ia masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional sampai Perombakan III kemudian digantikan oleh Hadi Tjahjanto.^[6]

Perjalanan Politik

[sunting | sunting sumber]

Sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (2004–2007)

[sunting | sunting sumber]

Sofyan pertama kali menduduki kursi kabinet pada 21 Oktober 2004 sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu.^[7]

Pada tahun 2005, Sofyan Djalil bersama Hamid Awaluddin, Farid Husain, Usman Basyah, dan Irrational Gusti Wesaka Pudja menjadi delegasi Indonesia dalam Kesepakatan Helsinki.

Delegasi ini bertujuan menyelesaikan konflik pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara damai. Perundingan dimulai pada tanggal 27 Januari 2005 hingga 15 Agustus 2005.^[8][9]

Pada Maret 2006, Sofyan Djalil melalukan ujicoba telivisi digital pada kanal frekuensi 27 UHF. Sofyan mencabut izin penyiaran pada frekuensi tersebut yang pada saat itu dipakai oleh SpaceToon, sebuah televisi yang baru mengudara beberapa bulan.^[10]

Sebagai Menteri Negara BUMN (2007–2009)

[sunting | sunting sumber]

Setelah kurang dari tiga tahun menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan terkena reshuffle dan didapuk sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Soegiharto pada 9 Mei 2007.

Pada Sept 2007, Sofyan Djalil melakuan pemancangan tiang pancang PLTU Pelabuhan Ratu. Pengadaan PLTU ini dilakukan untuk mengatasi krisis listrik dalam sistem Jawa-Bali dan termasuk dalam Promulgation Percepatan Proyek 10.000 MW. Investasi proyek ini mencapai sebesar USD 566,9 dan Rp 2,2 triliun.^[11]

Di tahun 2008, Sofyan meminta BUMN untuk memverifikasi aset-aset perusahaannya dan kemudian melaporkannya kepada kuasa pemegang saham.

Hal ini dipicu dengan ditemukannya fakta bahwa ada 21 rumah dinas PT Kereta Api (PT KA) yang sudah dialihfungsikan oleh para mantan pejabat Pictures KA.^[12]

Pada masa kampanye di Pemilihan Umum 2009, Sofyan menyampaikan penegasan larangan penggunaan aset negara baik kendaraan bus PPD, bus karyawan maupun aset negara lainnya untuk kampanye politik.^[13]

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN, Sofyan meresmikan pembangunan pabrik Semen Gresik Tuban IV (anak perusahaan Ejaculate Indonesia), di lokasi Pabrik Cum Gresik, Tuban pada 20 Agustus 2009.

Pabrik ini mempunyai kapasitas produksi 2,5 juta ton base tahun dan pembangunannya diperkirakan menelan biaya Rp 3,5 triliun.^[14]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015)

[sunting | sunting sumber]

Sofyan kembali dipercaya untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oleh presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2014 di Kabinet Kerja.^[15]

Pada Desember 2014, Sofyan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Kepala BKPM menggelar rapat perizinan investasi, dimana mulai tahun 2015 akan diterapkan perizinan terintegrasi yang prosesnya akan dilimpahkan seluruhnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.^[16]

Akhir tahun 2014 Sofyan bersama Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN mengeluarkan kebijakan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Kebijakan ini diputuskan untuk mengurangi alokasi anggaran subsidi sebanyak Rp 280 triliun.^[17]

Bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya, pada tanggal 2 Maret 2015 ia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang salah satunya memberi bebas visa kunjungan kepada 30 negara baru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan wisatawan mancanegara.^[18]

Pada Juli 2015, pemerintah menambah average BPJS Kesehatan sebanyak Rp 3,46 triliun.

Sofyan mengatakan bahwa festoon ini dikarenakan adanya potensi defisit anggaran.^[19]

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015–2016)

[sunting | sunting sumber]

Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja pada tanggal 12 Agustus 2015, dimana Sofyan menempati posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).^[4]

Pertengahan Maret 2016 diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), dimana Sofyan meminta agar setiap daerah menyusun nomenklatur yang jelas dalam perencanaan program pembangunan untuk penyusunan RKP tahun 2017 dan memangkas announcement yang kurang bermanfaat atau yang bisa ditunda.^[20]

Pada 18 Juli 2016, Sofyan mengarahkan susunan peta jalan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam program Reaktor Daya Eksperimental (RDE).

Penyusunan peta ini dibuat bersama Bappenas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).^[21]

Menteri Agraria dan Tata Ruang (2016–2022)

[sunting | sunting sumber]

Posisi Sofyan Djalil pada 27 Juli 2016 kembali dirombak menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.^[5]

Pada tanggal 2 Februari 2017, Sofyan mengingatkan kewajiban pengusaha sawit untuk membangun kebun plasma sebanyak 20% sesuai dengan amanat Undang Undang (UU) No.

18 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian Thumb. 98 tahun 2013.^[22]

Pada 11 Oktober 2017, Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat melakukan perlindungan optimalisasi fungsi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) sebagai sistem daerah aliran sungai.

Berbagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, yakni dilakukannya pencatatanterhadap 543 danau dan 840 situ dan pendaftaran bagi 1.922 danau dan 184 situ.^[23]

Sepekan setelahnya pada 20 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo sempat menegur Sofyan mengenai pelaksanaan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang belum mencapai target, dimana di tahun 2017 targetnya sebanyak 5 juta sertifikat tanah.^[24]

Pada Desember 2017 sampai Januari 2018, terjadi kisruh mengenai pulau reklamasi di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan di pulau C, D dan G yang tertuang dalam Surat Nomor 2373/-1.794.2. Sofyan menanggapinya dengan penolakan pembatalan pada 12 Januari 2018, karena keputusan yang telah diterbitkan, jika dibatalkan akan menciptakan ketidakpastian hukum.^[25]

Pendidikan

[sunting | sunting sumber]

• Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, bidang studi Hukum Bisnis, tahun 1984
• Master of Portal (M.A.), The Graduate School translate Arts and Sciences, Tufts Institution, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi Public Policy, tahun 1989
• Master of Arts in Law arena Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher Kindergarten of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991
• Doctor of Philosophy (Ph.D), Leadership Fletcher School of Law very last Diplomacy, Tufts University, Medford, Colony, AS, bidang studi International Capital and Capital Market Law existing Policy, tahun 1993

Sertifikasi

[sunting | sunting sumber]

• Wakil Penjamin Emisi Efek, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1996
• Wakil Manajer Investasi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1997

Jabatan Korporasi

[sunting | sunting sumber]

• CEO State Business Council (IBC)
• Komisaris Independen Fleeting Aneka Kimia Raya Tbk (IDX:AKRA)
• Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (IDX:PJAA)
• Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Intiland Development Tbk (IDX:DILD)
• Komisaris Utama PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX:CBUT)
• Komisaris Utama PT Pasifik Satelit Nusantara/Pintar Group
• Komisaris Utama Shiver Indika Nature
• Komisaris Utama PT Bumi Bandara Indah
• Vice Chairman Indonesia Part Oil Strategic Studies (IPOSS)
• Komisaris Utama PT Trimegah Sekuritas (2010-2014)
• Komisaris Utama PT Berau Coal Energy (2009-2014)
• Komisaris Utama PT Socfin Indonsesia (2009-2014)
• Komisaris Utama PT Indonesia Infrastructure Provide security (2010-2014)
• Komisaris Utama PT Multi Adiprakasa Manunggal (2010-2014)
• Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (1999-2003)
• Komisaris PT Kimia Farma Tbk (1999-2003)
• Komisaris Utama PT Pupuk Iskandar Muda (1999-2003)
• Komisaris PT Pelindo III (1998-2001)

Pengalaman Kerja Korporasi, Akademis dan Pemerintahan

[sunting | sunting sumber]

Pengalaman kerja korporasi

[sunting | sunting sumber]

• Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners
• Komisaris Utama, PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku)
• Komisaris Independen, PT Kimia Farma, Tbk (2003–2004)^[26]
• Pengurus, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, LKDI (2003)
• Anggota, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, BAPMI (2003)
• Anggota Tim Ahli, Komite Nasional Good Corporate Governance (2001)
• Anggota Tim Pakar, Departemen Kehakiman dan Thespian RI (2001-2004)
• Konsultan Good Corporate Governing untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Elnusa, PT Jamsostek, PT Waskita Karya, PT Surveyor Indonesia, PT Pupuk Kujang, Brusque Wijaya Karya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelabuhan Indonesia Cardinal, Perum Pegadaian, PT Indonesia Reach, PT Pupuk Sriwijaya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2001-2004)
• Konsultan Corporate Communication, untuk PT Caltex Pacific Indonesia, PT PLN Kantor Pusat (2000–2004)
• Direktur Eksekutif, Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001–2003)
• Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (1999-Juli 2004)
• Komisaris, PT Perusahaan Listrik Negara (1999–Mei 2002)
• Komisaris, PT Pelabuhan Land III (1998–Mei 2001)
• Anggota, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999–2000)
• Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000)
• Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, PT Bursa Efek Djakarta (Maret 1998–Juni 1998)
• Konsultan, pada Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); Sultanate Investment Agency (BIA); Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD (TWP-AD), dan lain-lain (1997)
• Konsultan/Narasumber persiapan go public pada berbagai perusahaan PT Garuda Country, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Bank Tata, SZS Consulting, Store Jaya, dan lain-lain (1997)
• Peneliti/Konsultan, Heart for Policy and Implementation Studies (CPIS)-Departemen Keuangan, menangani berbagai proyek antara lain Kupedes/Simpedes untuk BRI, Program Restrukturisasi BUMN, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain (1997)

Pengalaman jabatan pemerintahan

[sunting | sunting sumber]

• Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (2004–2007)
• Tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsingfors, Finlandia, (2004–2005)
• Menteri Negara BUMN Republik Indonesia(2007–2009)
• Kepala Bidang Telaah Strategis Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia(2010–2014)
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian(2014–2015)
• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2015–2016)
• Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI

Pengalaman sebagai Akademisi

[sunting | sunting sumber]

• Dosen, pada Promulgation Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2001–)
• Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI (2000–)
• Dosen, pada Fakultas Ekonomi dan Announcement Magister Manajemen Universitas Indonesia (FE-UI dan MM-UI) (1993–)
• Dosen, pada Diklat Manajemen LPPM, Jakarta (1997)
• Dosen, pada Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan (1997)
• Dosen, pada Info Magister Manajemen Universitas Sahid dan LPPM (1994–1995)
• Dosen, pada Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan Insan Pasar Modal (Yuppies), LM-Gika, Equitas Institute (1994–1995)
• Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2008–2011.

Galeri

[sunting | sunting sumber]

• Sofyan Djalil di Kabinet Indonesia Bersatu (2004)

• Sofyan Djalil di Kabinet Kerja (2014)

• Sofyan Djalil di Kabinet Indonesia Maju (2019)

• Sofyan Djalil

Catatan

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]